Postingan

Membongkar Isi UU 21 Otonomi Khusus Papua (Affirmative Action 14 Kursi Orang Asli Papua di Parlemen)

Otonomi Khusus Hadir Karena Gejolak Papua Perlakuan negara dengan mengekspolitasi sumber daya alam Papua, menjadikan Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) membuat banyak luka mendalam hingga hari ini. Pembunuhan dan penindasan di Papua tidak pernah diselesaikan dengan baik oleh negara. Seakan membunuh adalah hal yang wajar terhadap orang asli Papua. Rakyat Papua yang terus mempersoalkan integrasi Papua ke dalam NKRI yang mana disebut Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) Tahun 1969 sebagai penipuan dan kemunafikan negara.
Melihat gejolak yang panjang di Papua maka negara mulai memandang serius aspirasi dari masyarakat Papua dengan membuat satu produk hukum yang dikenal dengan UU 21 Tahun 2001 Otonomi Khusus Otonomi Khusus sebagai jawaban penyelesaian persoalan Papua. Kala itu dilakukan pertemuan intens antara negara dan pihak-pihak yang mewakili Papua baik pejabat daerah, akademisi hingga tokoh-tokoh berpengaruh di Papua. Melalui Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN, yaki: …

Merespons Kebijakan Negara Mematikan Internet di Papua

Gambar
Sikap demikian disampaikan oleh Kominfo RI terkait dengan konflik yang terjadi di Papua dan Papua Barat demi meredahkan situasi terkait penyebaran konten-konten hoaks.
Sikap demikian membuat saya berpikir bahwa negara tidak mampu menjadi penegah yang bijak dalam mengatasi persoalan di Papua hingga berujung pada mematikan jaringan internet di Papua dan Papua Barat. Saya merasa bahwa sikap negara sebagai bentuk negara yang otoriter. Kenapa demikian? Ya negara mencoba membungkam fakta yang sebenarnya terjadi di Papua supaya publik tidak tahu kondisi yang sedang terjadi di Papua.
Hal utama yang negara harus paham adalah menjunjung tinggi hukum diatas segala-galanya bila menginginkan keadaan kembali kondusif. Lihat saja kasus rasisme yang dilakukan oknum tersebut hingga viral tak segera di proses. Kemarahan orang Papua dan Papua Barat berujung kerusahan lalu negara mulai bergerak.
Mohon maaf saya harus bilang negara gagal!
Siapa yang menjadi korban dari kurang respon negara terhadap kasu…

33 Poin Pidato Nota Keuangan 2019 Presiden RI

Gambar
1. Kita patut bersyukur bahwa ditengah gejolak perekonomian global, pembangunan ekonomi kita selama lima tahun ini telah menunjukan capaian yang menggembirakan
2. Pertumbuhan ekonomi kita trennya meningkat dari 4,88% di tahun 2015, menjadi 5,17% di tahun 2018, dan terakhir Semester I- 2019 mencapai 5,06%. Angka pengangguran menurun dari 5,81% pada Februari 2015, menjadi 5,01% pada Februari 2019
3. Penduduk miskin terus menurun dari 11,22% pada Maret 2015, menjadi 9,41% pada Maret 2019, terendah dalam sejarah NKRI. Ketimpangan pendapatan terus menurun, ditunjukan dengan semakin rendahnya Rasio Gini dari 0,408 pada Maret 2015, menjadi 0,382 pada Maret 2019.
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 69,55 di 2015, menjadi 71,39 di 2018, atau masuk dalam status “tinggi”. Selain itu, tidak ada lagi provinsi dengan tingkat IPM yang “rendah”
5. Logistic Performance Index (LPI) naik dari peringkat 53 dunia pada 2014, menjadi peringkat 46 dunia pada 2018. Dalam Global Competitiveness Inde…